FAKTA GRUP – Malaysia tengah mempersiapkan penunjukan utusan khusus Ketua ASEAN 2025 untuk berperan aktif dalam membuka dialog politik yang inklusif antara semua pihak di Myanmar. Tujuan utusan ini adalah untuk mencapai solusi damai yang langgeng dan komprehensif terkait krisis yang berkepanjangan di negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Alamin, dalam rapat Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Kamis (7/11).
Alamin menjelaskan bahwa Malaysia, sebagai Ketua ASEAN yang akan memegang jabatan pada tahun 2025, terus mengkaji strategi yang tepat untuk menyelesaikan krisis Myanmar. “Kami berkomitmen untuk merumuskan pendekatan yang sesuai, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam Myanmar maupun di luar, guna mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Salah satu langkah yang diambil adalah menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait di Myanmar. Menurut Alamin, Malaysia berencana untuk melibatkan China dan India dalam upaya ini, mengingat kedua negara memiliki pengaruh signifikan dalam kawasan tersebut dan dapat berperan dalam mencari jalan keluar yang sejalan dengan aspirasi rakyat Myanmar.
“Malaysia memiliki sikap yang jelas dan konsisten terhadap krisis Myanmar. Kami serius dalam menangani konflik ini, yang dimulai sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, dan kami ingin memastikan bahwa solusi yang dicapai benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat Myanmar,” tambahnya.
Di bawah kepemimpinan Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025, negara ini berkomitmen untuk terus mengimplementasikan konsensus lima poin (5PC) yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021. Ini mencakup upaya untuk menghentikan kekerasan, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan mendorong dialog konstruktif antara pemerintah Myanmar dan pihak-pihak yang berlawanan.
“Malaysia akan bekerja sama erat dengan negara-negara ASEAN lainnya, mitra eksternal, serta organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan bahwa lima poin konsensus ini dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang konkret,” kata Alamin.
Meskipun demikian, beberapa anggota parlemen Malaysia, termasuk Saifuddin Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri, menyatakan bahwa lima poin konsensus yang ada saat ini sudah tidak efektif dan perlu ditinjau kembali. Saifuddin berharap, saat Malaysia menjadi Ketua ASEAN pada 2025, langkah yang lebih tegas dan progresif dapat diambil untuk mengatasi krisis Myanmar secara menyeluruh.
“Saya berharap ASEAN dapat mengambil langkah-langkah konkret yang lebih mengarah pada penyelesaian yang dapat diimplementasikan, bukan hanya sekadar pernyataan dan kesepakatan yang tidak terlaksana,” ujar Saifuddin dalam pernyataan terpisah.
Dengan latar belakang ini, Malaysia berencana untuk mengkoordinasikan upaya melalui mekanisme Troika ASEAN, yang terdiri dari Ketua ASEAN yang sedang menjabat, sebelumnya, dan yang akan datang (Malaysia, Laos, Filipina), serta negara-negara tetangga Myanmar dan mitra internasional lainnya. Ke depan, diharapkan upaya bersama ini bisa menghasilkan perubahan signifikan dalam krisis yang melanda Myanmar.
