Wagub Kalteng Paparkan LKPj TA 2025, Tekankan Transparansi dan Capaian Makro yang Positif

Oplus_16908288

Foto : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H.Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin 30 Maret 2026.

​FAKTA KALTENG – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin 30 Maret 2026.

​Kehadiran Wagub kali ini adalah untuk mewakili Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam rangka menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

​Dalam pidatonya, Edy Pratowo menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan wujud nyata dari transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui legislatif.

​“Penyampaian LKPj ini adalah bentuk koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Edy di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalteng.

​Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak awal masa jabatan periode 2025–2030. Tahun ini diposisikan sebagai fondasi utama dalam memperkuat arah pembangunan menuju Kalteng yang Berkah, Maju, dan Sejahtera.

​Berdasarkan data yang dipaparkan, indikator makro pembangunan di Bumi Tambun Bungai menunjukkan tren yang sangat positif. Di antaranya:
​Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat menjadi 74,86.

​Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan turun menjadi 4,94 persen.

​Tingkat Pengangguran Terbuka:
Berada di angka 3,97 persen.

​Pertumbuhan Ekonomi: Mengalami kenaikan menjadi 4,80 persen dari sebelumnya 4,46 persen.

​Terkait pengelolaan keuangan, Wagub menyebutkan kinerja daerah cukup mumpuni dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp7,21 triliun atau sekitar 90,26 persen dari target yang ditetapkan.

​Sejumlah program strategis juga turut dilaporkan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Kartu Huma Betang Sejahtera. Di sektor kesehatan, cakupan JKN bahkan telah melampaui 100 persen. Selain itu, upaya pengendalian inflasi melalui pasar murah dan penguatan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas konektivitas antarwilayah.

​“Capaian ini adalah hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen terkait dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Tengah, “Tutup Wakil Gubernur Kalteng waktu itu.

​Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, serta dihadiri unsur Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, Kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, dan anggota dewan lainnya.(Van)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *