FAKTA KALTENG – Aksi demonstrasi digelar oleh Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu di depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah, yang diikuti sekitar 150 orang yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat (ORMAS) turut serta dalam aksi ini, dengan massa terbesar berasal dari Lembaga Swadaya Rakyat (LSR). Aksi ini bertujuan menolak keberadaan GRIB JAYA di wilayah Kalimantan Tengah. Kamis, (13/3/2025) pagi
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian di bawah pimpinan Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H. Selanjutnya hasil dari demonstrasi ini menghasilkn tujuh orang perwakilan massa diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kabid Persidangan DPRD Kalteng, Diwung, S.H.
*Tuntutan Massa Aksi*
Dalam aksinya, massa mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:
1. Jumlah ORMAS di Kalimantan Tengah sudah terlalu banyak, sehingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok.
2. Minimnya dampak positif yang diberikan GRIB JAYA bagi masyarakat setempat.
3. Pemborosan anggaran Pemprov Kalteng akibat dana pembinaan ORMAS yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik.
4. Keberadaan GRIB JAYA dianggap dapat menghambat investor yang ingin berinvestasi di Kalimantan Tengah karena rekam jejak organisasi tersebut yang kerap berkonflik di tingkat nasional.
*Pernyataan dari Para Tokoh Aksi*
1. Orator aksi, Eman Supriadi, menekankan bahwa ORMAS nasional tidak perlu masuk lagi ke Kalteng, karena sudah banyak ORMAS lokal yang berkontribusi untuk masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa GRIB JAYA didirikan di Kalteng tanpa koordinasi dan silaturahmi dengan ORMAS serta tokoh adat setempat.
2. Megawati, Koordinator Aksi I, menambahkan bahwa GRIB JAYA telah ditolak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur karena berpotensi menimbulkan konflik. Menurutnya, sebaiknya ORMAS yang sudah ada dibina dan diberdayakan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalteng.
3. Sementara itu, Chornelis, selaku Koordinator Humas Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu sekaligus Ketua DPD KSPSI Kalteng, meminta agar Gubernur dan DPRD Kalteng lebih memperhatikan ORMAS lokal ketimbang ORMAS luar. Ia juga menegaskan bahwa rekam jejak GRIB JAYA yang kerap berkonflik dengan ORMAS lain menjadi alasan utama penolakan.
4. Ketua Umum LSR-LMPT Kalteng, Agatis Ansyah, juga menegaskan bahwa sudah banyak ORMAS di Kalteng yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait rekaman video yang beredar, di mana Ketua Umum GRIB JAYA, Hercules, diduga meminta GRIB JAYA Kalteng untuk mendatangi perusahaan demi mendapatkan ‘jatah paksa’.
*Tanggapan DPRD Kalteng*
Kabid Persidangan DPRD Kalteng, Diwung, S.H., menyatakan bahwa aspirasi dari massa aksi akan ditampung dan diteruskan kepada Ketua DPRD Kalteng. Ia juga menambahkan bahwa jika diperlukan, DPRD Kalteng akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat setempat terhadap keberadaan ORMAS yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik. Dengan aspirasi yang telah disampaikan, masyarakat berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat guna menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Tengah. (RW)